• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


KIP di Laut Rambat Diminta Tunda Lakukan Penambangan

Jumat, 08 Juni 2018 | 08:56 WIB
Pertemuan pembahasan KIP di laut Rambat. Foto : Ira/klikbabel.com

Klikbabel.com, Muntok - Pemkab Bangka Barat mengimbau Kapal Isap Produksi (KIP) milik PT Jelajah Marindo Persada menunda penambangan bijih timah di Laut Rambat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif di lingkungan masyarakat sekitar lokasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat, Yunan Helmi menjelaskan, rencana operasional penambangan masih mendapatkan penolakan dari warga yang sebagian besar adalah nelayan di sejumlah desa sekitar Laut Rambat.

"Untuk itu kami minta perusahaan tidak memaksa menambang di lokasi itu," kata sekda, kemarin (7/6/2018). Menurut dia, sebagian besar warga desa sekitar Laut Rambat, seperti Desa Airnyatoh, Rambat, Peradong dan Pantek, Kecamatan Simpangteritip selama ini menolak adanya kegiatan penambangan di Laut Rambat. Sebab berpotensi mencemari lingkungan laut yang selama ini menjadi tempat mencari ikan.

"Ada lebih dari 600 unit bagan milik nelayan di lokasi itu, jika KIP tetap memaksakan menambang di lokasi itu jelas akan merugikan warga yang sebaiknya besar nelayan," kata dia. Hal ini dikatakan Sekda Yunan Helmi menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait permintaan dukungan pengamanan dari Pemkab Bangka Barat yang diajukan manajemen PT Jelajah Marindo Persada untuk rencana operasional KIP NJA 1 dan KIP 2 di Laut Rambat yang akan dimulai pada 7 Juni 2018.

Terkait dengan rapat yang digelar sehari yang lalu, kata dia, pertemuan dengan para pejabat Forkopimda Kabupaten Bangka Barat dan instansi terkait lainnya itu diselenggarakan untuk menyikapi rencana operasional KIP milik PT Jelajah Marindo Persada. Menurut Yunan, pertemuan itu bukan membahas upaya pengamanan dan dukungan operasional, namun menyikapi rencana masuknya KIP karena pemerintah daerah tahu dan paham masyarakat di sekitar lokasi pasti akan melakukan penolakan.

"Selama masyarakat masih menolak diharapkan perusahaan tidak memaksakan operasional karena akan memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban," tutupnya.

 



Penulis  : Ira
Editor    : A. Hairul
Sumber : Klikbabel.com