Klikbabel.com


Utang Pemerintah Naik Jadi Rp4.180 Triliun, Bagaimana Cara Bayarnya?

Jumat, 18 Mei 2018 | 11:17 WIB
Ilustrasi. Foto : Net

Klikbabel.com, Jakarta - Pemerintah harus mampu mengelola utang lebih baik. Salah satunya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) untuk mengatasi persoalan utang Indonesia.Tercatat, saat ini utang pemerintah mencapai Rp4.180 triliun, naik Rp46 triliun atau lebih tinggi 1,06% dari Maret yang sebesar Rp4.136 triliun.

”Misalkan, pemerintah membutuhkan dana sebesar USD30 miliar untuk pembangunan atau investasi. Untuk itu, pemerintah harus menawarkan surat utang sebesar USD40 miliar,” ujar pengamat pasar modal dan perbankan Adler Haymans Manurung, Jumat (18/5/2018). Pemerintah, lanjut Adler, meminjam dana sebesar USD10 miliar dari Bank Indonesia (BI) untuk membeli surat utang yang diterbitkan Pemerintah Inggris atau Amerika Serikat (AS) dengan periode 30 tahun tanpa bunga (zero coupon). ”Di mana pada tahun ke-30 nilai surat utang ini menjadi USD40 miliar. Utang bayar utang, tetapi tidak menumpuk utang,” katanya.

Dengan demikian, kata Adler, di APBN pemerintah hanya bayar bunganya, principal tidak perlu dipikirkan lagi. Karena principal akan dibayar oleh pinjaman melalui bond Inggris atau AS tadi. ”Sehingga anak cucu kita tidak akan memikirkan utang,” katanya.

Justru utang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar. ”Kita sebagai anak bangsa harus memberikan konsep bagaimana mencari solusinya, bukan seperti yang terjadi sekarang ini masalah utang hanya dipolitisasi, tetapi tidak ada solusi mengatasinya,” tegasnya. Dewan Pakar Jokowi Centre ini menjelaskan, komposisi utang pemerintah pada 2017 berasal dari pinjaman (loans) Rp744 triliun, utang sekuritas (debt securities) Rp3.195 triliun. Jadi, totalnya Rp3.938 triliun yang merupakan 31,7% dari produk domestik bruto (PDB).

”Ini merupakan akumulasi dari utang pokok dan bunga. Tidak ada yang salah dengan utang karena semua negara melakukannya. Bahkan dari data yang ada utang Jepang 240% dari PDB, AS 90% dari GDP, Jerman 60% dari GDP, Italia 120% dari GDP, dan sebagainya,” kata Adler



Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Okezone.com