• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Rakhmadi : Permasalah SLF Tidak Hanya di Daerah Babel Tetapi Secara Nasional

Kamis, 17 Mei 2018 | 10:35 WIB
Foto bersama setelah rapat koordinasi terkait SLF (Yodea/Klikbabel.com)

Klikbabel.com, Pangkalpinang - Dalam melaksanakan operasional para developer terkait rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan perumahan subsidi. Tentu ketentuan di dalamnya diikut sertakan dalam IMB yang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) agar bisa menjamin bahwa bangunan yang dibangun oleh para developer memang dinyatakan sebagai layak fungsi. 

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rakhmadi pada pertemuan dengan APERSI di Badget Puncak Hotel, Rabu (16/5/2018).

"Kewenangannya di Kabuaten/Kota untuk mengeluarkan SLF ini, developer dari APERSI hari ini melakukan pertemuan bersama untuk memberikan sharing dan bagaimana problem solvingnya, tindak lanjutnya terkait SLF ini," kata Rakhmadi. 

Menurut Rakmadi permasalahan SLF ini secara nasional bukan daerah, bahkan dikatakannya dari 34  Provinsi diindonesia hanya 15 provinsi belum menerapkan SLF. Maka dari itu ditegaskan oleh Rakhmadi permasalahn tersebut bukan hanya di Provinsi Babel tapi kasusiastik secara nasional.

"Dinas Perkim sekarang ini turunan pecahan baru dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang pertama rumusannya baru satu tahun di Kabupaten/kota. Bahkan, ada yang masih bergabung di Dinas PU nya,  sehingga dari SDM itu sendiri dari mendapat informasi maupun regulasinya berkaitan dengan peraturan ini. Mungkin belum banyak dipahami," jelasnya. 

Selanjutnya, Rakhmadi meyakini bahwa para developer akan memahami terkait keputusan SLF ini. Begitu menurut Rakhmadi, pihak Kabupaten/Kota suatu saat akan bantu terkait pengeluaran SLF ini. "Karena mungkin belum memahami betul terkait regulasi baru ini,  karena Dinas Perkim itu baru muncul ditiap Kabupaten/Kota," ucapnya. 


Dengan demikian, Rakmadi menyampaikan, jadi peran pihak Kabupaten/Kota itu harus mampu melayani para developer.
"Hanya saja perlu titik komunikasi dan kordinasinya mereka saja, tetapi kita akan inisiatif untuk menyampaikan kepada Kab/Kota pada Satker Satuan tenaga non vertikal.  Dan, kita akan diskusi lunak lagi. Dinas Perkim harus mampu menfasilitasinya. Karena ini wewenang bukan kita tetapi wewenang Kabupaten/Kota," pungkasnya.

loading...
loading...


Penulis  : Yodea
Editor    : Septi Artiana
Sumber : Klikbabel.com