Klikbabel.com


Corak Penegakan Hukum

Kamis, 15 Maret 2018 | 09:50 WIB Dibaca sebanyak 241 kali
Hj Mardiana SH MH Dosen PNS Universitas Sriwijaya

    Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan wujud nyata bagi keluhuran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya kawasan hutan. Dimana semakin mempertegas penempatan Lingkungan sebagai suatu “Subjek” yang merupakan bagian penting dari berlangsungnya kehidupan jangka panjang yang menjadi tujuan utama dari Sustainable Development.

    Lingkungan hidup memiliki manfaat bagi sejumlah besar mahluk hidup, “the greatest happiness of the greatest number”. Di negara kita, hal tersebut dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H UUD 1945 yaitu hak setiap warga negara terhadap lingkungan hidup yang sehat. Secara argumentum a contrario hal ini bermakna negara berkewajiban menjamin hak asasi atas lingkungan yang sehat.

    Mengutip pendapatnya Adolf Markel: “Segala yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh negara”. Lingkungan (lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan sosial) adalah satu. Satu untuk semua warga negara. Satu untuk warga dunia. Oleh karenanya, penggunaannya harus diatur dalam perangkat hukum karena hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Tanggung Jawab Hukum

    Persoalan lingkungan yang semakin kompleks tak akan mampu terjawab jika apa yang ditentukan pada UUPPLH hanya ditafsirkan secara gramatikal tanpa mempertimbangkan ratio legis nya. Begitu pula implementasi dan penegakan setiap rumusan yang terdapat dalam ketentuan Undang Undang ini akan mengalami kesulitan dan hambatan jikalau tidak diiringi dengan pemahaman secara komprehensif apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh UU tersebut. Pemahaman secara komprehensif yang dimaksud adalah pemahaman yang tidak hanya secara tekstual namun juga secara kontekstual yang melatarbelakangi bahkan mendasari “lahirnya” rumusan-rumusan (pasal demi pasal) yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

    Tak hanya keterkaitan antar rumusan, tetapi juga keterkaitan antar norma dan antar undang-undang. Keterkaitan ini dibuktikan pada pertangungjawaban hukum yang dikenakan kepada pelaku pencemaran atau pelaku perbuatan melawan hukum (dalam hal ini pelanggaran terhadap UUPPLH), yaitu:

    Pertama, UUPPLH memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum administrasi berupa tanggung jawab administrasif yang bisa berujung pada sanksi pencabutan perijinan.

    Kedua, memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum pidana berupa tanggung jawab pidana (criminal responsibility) yang dalam penegakan terhadap perusakan lingkungan yang tidak lagi mengedepankan prinsip ultimum remedium namun sudah mengedepankan prinsip primum remedium, manakala unsur-unsur delict telah terpenuhi.

    Ketiga, memiliki keterkaitan dengan ketentuan hukum perdata berupa tanggung jawab perdata (civil responsibility) yang berdasar pada tangung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), unsur pokoknya ditentukan pada pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad), dan pada tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal yang pertama lebih bersifat preventif. Hal kedua dan ketiga adalah bersifat refresif.
    
    Upaya preventif (berupa pencegahan atas dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan) dan represif ini merupakan “satu dari dua sisi” wujud tanggung jawab negara sesuai ketentuan pasal 2 UUPPLH.Satu sisi negara berkuasa untuk melakukan tindakan peventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan, individu serta masyarakat atau penduduknya, di sisi lain negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal kepada publik dengan diikuti kualitas kehidupan yang baik dan negara pun menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat.

Strict Liability dan Kegalauan Penyidik

    Strict Liability (tanggung jawab mutlak) sudah dikenal di hukum lingkungan Indonesia, sejak UU No. 27 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian diatur pada UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 88. Dalam rezim hukum lingkungan yang berlaku secara universal, konsep ini menjadi sangat penting seiring pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi sehingga risiko yang timbul dari kegiatan industri ataupun operasional yang mengedepankan low cost dalam profit oriented yang dijadikan dalih sebagai prinsip ekonomi suatu kegiatan usaha tidak dapat diprediksi.

    Ciri khas bentuk pertanggungjawaban perdata ini adalah berupa “beban pembuktian terbalik” dimana penggugat tidak harus membuktikan unsur kesalahan (fault; schuld) sebagaimana dikenal pada beban pebuktian perdata pada umumnya. “Strict Liability, or liability without fault, eases the burden of establishing liability because fault need not be established. However, the injured party must still proved tunsruhat damage was caused by someone’s act…” (Green Paper on Remedying Environmental Damage : EC 1993).

    Konsep tanggungjawab mutlak menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku usaha atau yang melaukan suatu kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan (pembuktian terbalik). Berbeda dengan liability based on fault yang memiliki keterbatasan yang memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari tanggung jawab perdata bilamana dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya maksimal pengendalian pencemaran dengan mendalilkan bahwa telah memiliki dan melaksanakan AMDAL.
    
    Keterbatasan ini seiring pula dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi yang kemudian berpengaruh pada “kecanggihan cara melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan” serta juga “prediksi risiko dampak kegiatan industri” yang menjadi sulit dibayangkan. Pembuktian terbalik untuk kasus yang kriterianya berdampak jelas dan sangat luas yang kemudian intensitasnya juga luar biasa (seperti asap dari kebakaran hutan; limbah B3) adalah penting mengingat alat bukti biasanya dikuasai oleh perusahaan sehingga susah diakses oleh polisi atau jaksa.
Konflik lingkungan, memiliki karakteristik sendiri berupa konflik antara pihak yang memiliki akses eksploitasi lingkungan dan akses kekuasaan yang kuat dengan pihak yang lemah akan akses ekslpoitasi lingkungan dan akses kekuasaan, muncul disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan kepentingan atau hak masyarakat, keadilan, dan prinsip perlindungan daya dukung dan fungsi ekosistem. Oleh karenanya asas ini kemudian sangat relevan diterapkan dalam penegakan Hukum Lingkungan. (*)

 



Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Sumeks.co