Klikbabel.com


Pilkada Langsung dan Kutukan SDA

Selasa, 13 Maret 2018 | 14:20 WIB Dibaca sebanyak 324 kali
Yulion Zalpa. Foto : Net

    IDEALNYA sebuah negara atau daerah yang mempunyai sumber kekayaan yang berasal dari alam (SDA) mempuunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding dengan negara atau daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Salah satu bukti kongkrit atas argumen terebut adalah studi yang dilakukakn oleh Gavin Wright dan Jesse Czelustadalam buku The Myth Of The Resource Curse (2004) yang menyatakan bahwa keberhasilan perekonomian Amerika melampui Inggris pada abad ke-18 karena faktor berlimpahnya SDA yang dimiliki.
    
    Amerika, Australia dan negara-negara Skandinavia adalah contoh negara yang mampu mengubah limpahan SDA menjadi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan SDA secara berkelanjutan berbasis kemajuan tekhnologi dan peningkatan kualitas institusi.
Dalam perkembangannya, studi hubungan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi memberikan fakta menarik, dimana sumber daya alam yang melimpah tidak lagi memberikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang baik akan tetapi sebaliknya justru melemahkan ekonomi. Ketidakselarasan antara sumber daya alam melimpah dan pertumbuhan ekonomi dikenal dengan kutukan sumber daya alam (natural resource curse).

    Sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam, apakah indonesia menjadi salah satu negara yang terkena ktutukan sumber daya alam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut beberapa kajian diantaranya andrew Rosser dalam penelitiannya Why Did Indonesia Overcome The Resource Curse (2009) menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menghindari kutukan SDA, hal ini terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi indonesia sebelum terjadinya krisis 1997-1998.

    Dalam beberapa kajian bisnis dan politik ditemukan bahwa pengusaha yang ada di Indonesia bukanlah pengusaha dalam arti yang sebenarnya, karena pengusaha tidak mempunyai kemandirian dalam bisnis mereka sehingga membutuhkan “peran” pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadikan iklim bisnis menjadi tidak sehat dan rawan terjadi praktik-praktik illegal. Selain itu juga birokrasi di Indonesia masih mewarisi watak birokrasi patrimonial, bagaimana individu-individu dan golongan berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka. Lingkungan patrimonial dan watak birokrat di daerah ini menjadi hambatan yang serius bagi peningkatan kesejahteraan di daerah melalui bisnis hasil alam.

Pilkada Langsung dan Kutukan SDA

    Dalam kontek sotonomi daerah, peralihan kekuasaan yang sentralistik dan otoritarian menuju era keterbukaan politik telah menciptakan atau membentuk pola-pola dan dinamika yang baru, akan tetapi yang masih belum berubah adalah logika kehidupan politik di Indonesia yang masih tetap sama: perebutan peluang berburu rente (rent seeking). Rent seeking dimaknai sebagai suatu proses di mana seseorang atau kelompok mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi-politik. Artinya, melalui pengamanan terhadap akses menuju posisi aparatur negara digunakan sebagai tujuan untuk akumulasi pribadi. Alhasil, watak predatoris lama tetap terjaga dengan menata ulang diri mereka dalam rezim yang baru, melalui aliansi-aliansi yang baru, dan secara efektif telah menguasai institusi demokrasi Indonesia.

    Relasi kuasa antara pemerintah daerah dan pengusaha berkembang menjadi pertukaran yang koruptif (corrupt exchanges) yang menunjukkan bahwa pertukaran antara keduanya selalu melibatkan jalinan suap dan membentuk privilese atau hak istimewa dalam politik (political of privilege). Jaringan kelompok-kelompok politik (politisi dan birokrat) kemudian tersebar yang mengakibatkan kelompok bisnis terus berafiliasi dengan kekuasaan atau pun menduduki jabatan publik tertentu. Artinya, pelaku bisnis berusaha untuk menjadi sekutu bisnis dari penguasa karena untuk mendapatkan akses bisnis tidak cukup dengan faktor uang saja tetapi juga dapat dengan membangun kedekatan dengan penguasa.
    
    Salah satu pintu masuk yang memberikan celah terjalinnya hubungan antara pengusaha tambang dan penguasa yaitu melalui proses pilkada langsung di daerah. Momen pilkada langsung ini memberikan celah bagi para pengusaha lokal yang selama ini sulit untuk mendapatkan akses dengan penguasa pusat dalam rangka memuluskan usaha di sektor tambang. Selain pengusaha lokal, momen pilkada juga memberikan peluang bagi elit pada tingkat nasional untuk “turun gunung” dan ikut berpartisipasi mengeruk SDA di daerah, dengan membangun dan mengandalkan pengaruh serta relasi yang cenderung mudah dijalin dengan para calon kepala daerah, tentu saja dengan mode pertukaran kepentingan. Mode pertukaran yang lazim digunakan dikenal dengan perburuan rente tadi. Perburuan rente ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsensi pertambangan dan kemudahan akses dalam menjalankan bisnis di sektor SDA. Perburuan rente ini tidak bisa lepas dari hubungan patron-klien antara pengusaha dan penguasa yang saling menguntungkan.

    Modus yang dilakukan, misalnya melalui sistem ijon dimana pengusaha memberikan dukungan (berupa dana kampanye) kepada calon kepala daerah. Jika calon tersebut berhasil memenangkan pilkada, maka dia berhutang untuk mengeluarkan konsensi pertambangan untuk pengusaha. Sistem ijon dalam pemberian konsensi seperti ini menjadi satu bagian dari korupsi politik yang masih sulit untuk diproses secara hukum. Ketika pilkada langsung diwarnai dengan persaingan antara pencari rente(rent seeker), pertanggungjawaban kepala daerah yang terpilih menjadi bias dan dilematis: apakah untuk warga yang memilihnya atau untuk pengusaha yang memberi dukungan secara material?

    Dari sinilah akan terlihat bahwa kebijakan pemerintah memberikan izin penambangan bukan semata-mata untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, tetapi juga untuk membayar “hutang” dan meraup keuntungan yang lebih besar. Dengan kata lain ekplorasi dan eksploitasi SDA tidak lagi diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi untuk kesejahteraan sebagian orang dan kelompok. Inilah kutukan SDA itu. Kekayaan alam yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat justru menjadi bencana bagi masyarakat sendiri. (*)



Penulis  : Hairul Asther
Editor    : A. Hairul
Sumber : Sumeks.co

Topik