Klikbabel.com


Pembangunan Sawit Fokus Peningkatan Produktivitas

Jumat, 02 Maret 2018 | 09:17 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.(Foto : net)

Klikbabel.com,Jakarta - Kantor Staf Presiden terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan bukan penambahan luas lahan kebun. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoptimalkan produksi sawit di Tanah Air.

Saat ini, produktivitas sawit Indonesia baru mencapai 2-4 tonper hektare (ha) per tahun atau masih kalah dari Malaysia yang bisa mencapai 10 ton per ha per tahun.

Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia di Bina Graha Jakarta, kemarin.

Kelompok masyarakat sipil tersebut bergerak dalam mengawasi dan mengadvokasi sektor sawit, di antaranya Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, ELSAM, KEHATI, SPKS, Sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia.

Mereka berharap rancangan Inpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas yang akan segera dikeluarkan dapat menjadi instrument untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu, Moeldoko menyatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) akan mempelajari 11 masukan yang disampaikan dan memastikan akan mendorong arah pembangunan kelapa sawit yang fokus pada peningkatan produktivitas (intensifikasi) yang berkelanjutan bukan pembukaan lahan baru (ekstensifikasi).

“Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan peremajaan kebun sawit. Presiden Jokowi juga memberi arahan untuk menyelesaikan masalah tanahtanah rakyat di kawasan hutan termasuk kebun sawit rakyat,” jelas Moeldoko.

Menindaklanjuti masukan dari masyarakat tersebut maka dalam waktu dekat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan rancangan Inpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas tersebut. Pemerintah berharap kebijakan yang baru dapat meningkatkan produktivitas bukan sekadar penambahan lahan.

Kebijakan yang baru diharapkan dapat mendorong produktivitas perkebunan sawit Indonesia mencapai 8 ton per ha per tahun. Teguh Surya dari Madani menyatakan, evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Kelompok masyarakat sipil memberi 11 masukan kepada pemerintah agar Indonesia bisa membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukan kelompok tertentu saja.



Penulis  : Caturangga
Editor    : Rangga
Sumber : bumn.go.id