• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Baru Awal Tahun, Ombusdman Babel Telah Terima 23 Tahun Laporan Dugaan Maladministrasi

Selasa, 06 Februari 2018 | 09:51 WIB
Jumli Jamaludin selaku Kepala Perwakilan Ombudsmand Babel (Apriliansyah/Klikbabel.com)

Klikbabel.com, Pangkalpinang- Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsmand Republik Indonesia perwakilan Bangka Belitung (Babel) telah menerima 23 laporan dugaan maladministrasi. Hal Ini disampaikan Jumli Jamaludin selaku Kepala Perwakilan Ombudsmand Babel ketika ditemui Klikbabel.com, Senin (5/1/2018). "Dari awal Januari kemarin sampai awal Februari sekarang, kami telah menerima 23 laporan dugaan maladministrasi," ujarnya.

Adapun laporan tersebut terdiri dari 10 laporan terkait tidak memberikan layanan, 7 laporan terkait penyimpangan prosedur, 2 laporan penyalahgunaan wewenang, 1 laporan penundaan berlarut, 1 laporan terkait diskriminasi dan 2 laporan terkait adanya indikasi penerimaan imbalan berupa uang, barang dan jasa.

Selanjutnya Jumli mengatakan, setiap laporan yang masuk akan ditindak lanjuti oleh Ombusdman dengan cepat. Ada dua tahap yang dilakukan guna menindaklanjuti laporan yang masuk, pertama berupa verifikasi laporan dan kedua verifikasi materiil. "Setiap laporan akan kita tindaklanjuti pertama ada verifikasi laporan, terkait kelengkapan dan kelayakan laporan, apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat, kemudian selanjutnya kita akan uji materil apakah laporan tersebut memang wewenang Ombusdman atau bukan," bebernya.

Jumli menyebutkan dari 23 laporan tersebut ada 4 laporan yang sudah selesai. "Dari 23 tersebut ada 4 yang telah selesai, artinya laporan sudah ditutup, tidak ada masalah lagi," imbuhnya.

Jumli memprediksi ditahun 2018 laporan masyarakat ke Ombudsmand akan mengalami peningkatan. Sebelumnya, selama tahun 2017 lalu, Ombusdman Babel menerima 161 laporan. Adapun dari 161 laporan tersebut 140 laporannya merupakan kewenangan Ombudsman. "Tahun 2018 prediksi kami, laporan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya," imbuhnya.

Adapun faktor tersebut menurut Jumli, karena meningkatnya ekpektasi masyarakat terhadap pelayanan publik namun pelaksana pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan. Selanjutnya adalah kemudahan akses bagi masyarakat untuk melapaor ke Ombudsman. "Faktornya karena masyarakat kita mulai ada ekpektasi (harapan) terhadap pelayanan publik, selanjutnya saya rasa ada kemudahan masyarakat untuk melaporkan ke Ombudsmand, gratis dan tidak dipungut biaya," ujarnya.

Jumli juga mengharapkan kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika merasakan adanya pelayanan publik yang dirasakan kurang pas. Selanjutnya bagi pelaksana pelayanan publik jangan hanya menampung laporan tersebut tetapi harus ada tindak lanjut berupa pembenahan. "Saya harapakan kepada masyarakat apabila merasakan pelayanan publik kurang pas, silahkan lapor, gratis tidak dipungut biaya, juga bagi pelaksana pelayanan publik jangan hanya menampung laporan tapi harus ada pembenahan dan tindak lanjut jangan hanya didiamkan," imbuhnya. (Apriliansyah)



Penulis  : Caturangga
Editor    : Rangga
Sumber : Klikbabel.com