• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Erzaldi : Kalau Merasa Lahan Punya Dia Buktikan ke Pengadilan

Rabu, 25 Oktober 2017 | 14:38 WIB
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan saat memberikan sambutan pada suatu acara beberapa waktu lalu.(Foto : Ira/Klikbabel.com)

Klikbabel.com,Jebus - Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan kesal dengan terhambatnya program penggemukan dan pembibitan sapi kerjasama antara Bangka Barat (Babar) dan Pemprov DKI Jakarta  yang disinyalir disebabkan karena adanya kendala lahan di kecamatan Kelapa, Babar.

Diketahui, permasalahan tersebut dikarenakan adanya klaim beberapa warga yang menyebutkan lahan yang akan dijadikan proyek penggemukan sapi sebagai lahan milik mereka. Akan tetapi, Erzaldi justru mengatakan lahan itu sesuai dengan kabar yang ia terima adalah milik Pemerintah.  

"Saya sudah minta Asisten dan Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Keuangan dan Aset Provinsi untuk segera berhubungan langsung kepada Asisten 1 Kabupaten Bangka Barat. Jangan masalah lahan yang merupakan aset pemerintah kita susah-susahkan. Semua kita lakukan untuk satu tujuan, untuk rakyat," ujar Erzaldi beberapa waktu lalu.

Ia juga akan mempelajari atas klaim lahan tersebut. Sebab menurutnya, apabila lahan tersebut merupakan milik Pemerintah tidak dapat dihibahkan. "Nanti saya lihat, yang namanya aset ini kalau sembarangan kita serahkan, sembarangan kita hibahkan, itu ada ketentuannya, nggak boleh, ini aset lebih dari lima milyar. Bisa kita lakukan itu, tapi pinjam pakai atau sewa, itu saja, nggak boleh ngasih- ngasih begitu," pungkas dia.

Erzaldi pun meminta kepada masyarakat yang mengaku menjadi pemilik kuasa atas lahan untuk dapat membuktikannya dalam bentuk surat resmi. "Kalau masyarakat tidak memiliki surat, kita akan tegas. Kalau dia merasa itu milik dia, lapor ke Pengadilan. Pengadilan yang akan membuktikan. Kita tunggu sampai batas waktu, dia nggak mengadu ya udah itu punya kita," tegas dia.

Terkait ganti rugi yang diminta masyarakat, Erzaldi mengatakan hal itu baru bisa dilakukan bagi masyarakat yang mempunyai surat perjanjian ganti rugi dengan Pemerintah. " Saya belum menyebutkan itu, ada nggak surat dia berjanji sama Pemerintah ganti rugi , kalau ada surat, baru," tutup Erzaldi.

loading...
loading...


Penulis  : Ira
Editor    : Rangga
Sumber : klikbabel.com