• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Gaji Ketua Bawaslu Provinsi Rp18 Juta Diluar SPPD

Rabu, 19 Juli 2017 | 17:32 WIB
ketua dan Anggota Bawaslu Babel. (Foto:rmolbabel)
Loading...

Klikbabel.com, Jakarta - Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi akan menerima Uang kehormatan sebesar Rp18,194 juta dan Rp16,709 juta setiap bulannya. Penetapan besaran penghasilan ini tercantum dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tanggal 10 Juli 2017, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilihan Umum (Bawaslu), Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Menurut Perpres tersebut, kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota DKPP terdiri dari uang kehormatan dan fasilitas.

“Ketua dan Anggota Bawaslu diberikan uang kehormatan setiap bulan, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi diberikan uang kehormatan setiap bulan, dan Ketua dan Anggota DKPP diberikan uang kehormatan setiap bulan,” bunyi Pasal 3 ayat (1,2,3) Perpres tersebut.

Uang kehormatan Ketua Bawaslu menurut Perpres tersebut adalah: Rp38.799.000,00; b. Anggota: Rp35.987.000,00. Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud sebesar: a. Ketua : Rp18.194.000,00 b. Anggota : Rp16.709.000,00. Dan uang kehormatan Ketua dan Anggota DKP sebagaimana dimaksud sebesar: a. Ketua : Rp25.866.000,00 b. Anggota : Rp23.991.000,00.

Sementara, untuk fasilitas Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, dan Ketua dan Anggota DKPP, berupa biaya perjalanan dinas, dimana Ketua dan Anggota Bawaslu setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I.

"Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon II, dan Ketua dan Anggota DKPP setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud, Ketua dan Anggota Bawaslu dapat diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Perpres juga menegaskan, bahwa uang kehormatan dan fasilitas untuk Ketua dan Anggota DKPP tidak diberikan kepada Ketua dan Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan unsur Bawaslu.

Loading...


Penulis  :
Editor    :
Sumber : setkab.go.id