• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Blokir Meteran, PLN Dilaporkan ke Ombudsman

Kamis, 08 Juni 2017 | 20:09 WIB
Pelanggan PLN, Joko saat membuat laporan di kantor Ombudsman Babel. (foto:Rolamsyah/klikbabel.com)

Klikbabel.com, Pangkalpinang – Salah satu warga Desa Batu Rusa Joko, melaporkan ketidakpuasannya terhadap pelayanan publik yang dilakukan PT PLN, Kamis (8/6/17) sore. Dirinya secara pribadi merasa kecewa terkait pemblokiran listrik di rumahnya. Sebelumnya belum ada pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak PLN kepada dirinya, untuk melakukan pemblokiran itu.
 
“Waktu itu saya mau mengisi token listrik di rumah saya, tau-tau kemarin (7/6/17) ketika saya mengisi token listrik tersebut langsung terblokir. Terus saya coba konfirmasi ke pihak PLN mencari tahu apa yang menyebabkan pemblokiran tersebut, dan ternyata muncullah surat semacam pemberitahuan bahwa kami memiliki tunggakan KWH yang belum terbayar. Itu dimasa kami masih antara jeda pembayaran saya terakhir dengan beralihnya ke prabayar sekitar 8 bulan yang lalu," ungkap Joko, saat ditemui klikbabel.com, di kantor Ombudsman Babel, Kamis (8/7/17).

"Sampai kemarin sore sebelum pemblokiran itu, tidak pernah ada surat pemberitahuan kepada kami bahwa kami memiliki tunggakan yang harus dibayarkan. Ya kami sendiri tidak tau bahwa kami memiliki tunggakan, kenapa tiba-tiba langsung diblokir, apa memang mekanismenya seperti itu,” tambahnya.
 
Dirinya merasa heran kenapa pihak PLN bisa melakukan tindakan seperti itu, “Kalau tindakan seperti itukan jelas merugikan saya. Masa langsung diblokir gitu aja tanpa ada surat pemberitahuan dahulu. Ini katanya kalau dibayar dahulu baru nanti listriknya akan diurus. Jelas, saya sangat kecewa sekali,” tutupnya.
 
Sementara, Asisten kantor OMBUDSMAN RI perwakilan Bangka, Nico, di Pangkalpinang belum bisa memberikan pernyataan atau klarifikasi tentang masalah tersebut.
 
“Jadi, dari laporan masyarakat atas nama nama Pak Joko tadi, saya belum bisa memberikan statemen atau klarifikasi tentang masalah tersebut. Artinya belum dapat memberikan pernyataan siapa yang salah dan siapa yang benar. Hanya kami akan kembali mengevaluasi hasil laporan pak Joko ini. Nanti kami akan lakukan sesuai dengan prosedur yang kami miliki, apakah memenuhi permasalahan dari pihak pelapor ini,” ujar Nico. (Rolamsyah)

loading...
loading...


Penulis  : Wiwin
Editor    :
Sumber : Klik Babel