• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Menguji Perda Pengangga Harga Karet

Selasa, 09 Mei 2017 | 23:21 WIB
Sekjen Asosiasi Petani Karet Babel, Jafri Habib. (foto: Hamidun/ klikbabel.com)

Mereka (petani-red) bukan tidak mau tau Perda ini, tapi tidak sampai kesana. Harga karet ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan, masyarakat taunya karet naik.

 

Klikbabel.com, Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah memiliki aturan hukum yang melindungi para petani karet. Peraturan Daerah (Perda) Penyangga Harga Karet sudah ditetapkan DPRD Provinsi tanggal 30 Desember 2016 lalu.

Sekjen Asosiasi Petani Karet Provinsi Kepulauan Babel, Jafri Habib mengatakan, kedua peraturan tersebut sejauh ini belum sepenuhnya dijalankan di tingkatan masyarakat. Bahkan para petani karet yang ada di daerah belum mengetahui sepenuhnya tentang peraturan tersebut.

“Perda tdak dijalankan sama sekali, pemprov belum diterapkan, hanya sebatas kertas. Harga karet tidak terkontrol, jatuh. Mereka (petani-red) bukan tidak mau tau Perda ini, tapi tidak sampai kesana. Harga karet ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan, masyarakat taunya karet naik,” ujar Jafri saat dihubungi belum lama ini.

Menurut Jafri, Perda Penyangga Harga Karet tidak mengatur secara teknis terkait pola dan mekanisme terkait subsidi yang diberikan Pemprov. Bahkan, pihaknya menuding Perda tersebut dijadikan komoditas politik jelang Pemilihan Kepala Daerah Babel.

”Perda itu sebenarnya disahkan bulan Desember 2016, setelah kami pelajari tidak mengatur secara teknis soal subsidi dan peningkatan petani segala macam. Perda hanya dijadikan komoditas politik karena menjelang pilkada. Dan tidak ada imbas pada harga karet saat ini. Harga karet turun kembali dari 7 ribu menjadi 4 ribu, sejak hampir 3 minggu terakhir,” tandasnya.

Jauh-jauh hari sebelum Perda disahkan, lanjut Jafri, pada akhir bulan Oktober 2016 harga karet sudah mengalami kenaikan sampai Desember 2016, menyusul kemudian perda disahkan.

“Naiknya harga karet bukan karena perda, tapi karena pasar, tapi ini dimanfaatkan untuk para calon jelang pilkada. Paling parah karet turun di Bangka Selatan hingga 3 ribu perkilo, Bangka Induk 5 ribu, hampir seluruh kabupaten di pulau Bangka jatuh harganya,” lanjutnya.

Meskipun harga karet terus anjlok, para petani tetap menjual hasil panen mereka, “Petani tetap jual, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat sudah mulai resah dengan harga karet murah ini,” sebutnya.

Dalam waktu dekat, pihak Asosiasi Petani Karet akan melakukan diskusi dan audiensi dengan pemerintah daerah terkait upaya bagaimana pemerintah memperjuangkan harga karet ini untuk membantu petani.

“Kita akan audiensi ke Gubernur baru, mempertanyakan komitmen Pemprov terkait perda dan pergub untuk menerapkannya yang harus kita kawal. Terlebih dana yang dipakai mencapai miliaran rupiah, artinya dengan adanya kawalan ini, setidaknya pemda harus berhati-hati mengunakan dana sebesar itu, jangan sampai disalahgunakan, diselewengkan, kita kontrol pengawasan dan transparansinya,” tutup Jafri.

 

Subsidi Rp150 miliar

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, SH., MH., optimis Peraturan Daerah (Perda) Penyangga Harga Karet akan terlaksanakan dalam waktu 2 tahun.

Perda ini merupakan solusi para petani Karet yang selama ini selalu mengeluhkan rendahnya harga jual Karet di tingkatan pengepul. Dengan diterbitkannya Perda Penyangga Harga karet akan menjamin pertumbuhan ekonomi warga yang menggantungkan ekonomi dari sektor ini. Karena Karet di tingkatan petani dihargai Rp6 ribu hingga Rp8 ribu perkilogramnya.

Dikatakan Didit, DPRD Provinsi meminta pemerintah provinsi segera melaksakan Perda yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2016 tersebut. DPRD provinsi sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk menjalakan Perda tersebut dengan mensubsidikan serta akan memantau kualitas Karet yang ada di desa - desa di Bumi Serumpun Sebalai.

"DPRD memberikan sebuah solusi, yaitu dengan mengesahkan Perda tentang Penyangga Harga Karet, yang dimana selama ini tidak berpihak pada petani - petani karet. Artinya dengan adanya Perda ini, bahwa karet masyarakat Bangka Belitung tidak semena-mena dapat dibeli oleh pengusaha – pengusaha,” ujar Didit.

Yang jelas kami DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperjuangkan hal ini dalam Musrembang provinsi pada hari Jumat (7/4/2017), yang dimana peraturan daerahnya sudah kita sahkan," imbuh Didit.

Dikatakan Didit, adanya Perda ini menjadi harapan baru dalam pengembangan ekonomi, khususnya dalam harga karet.

“Mengingat kurang lebih 70 persen petani di Babel adalah petani karet, dan tidak hanya itu perkembangan harga karet yang ditargetkan minimal Rp 6000 juga dapat diyakini bisa menopang peningkatan ekonomi dari desa hingga ke kota,” tutupnya.

loading...
loading...


Penulis  : Aldi
Editor    :
Sumber : Klik Babel